Irjen Kemenag RI Dikawal Ketat di Banda Aceh, Ada Apa?

halaman7.com Banda Aceh: Kehadiran Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) RI, H Deni Suardini SE AKT MM CFRA CA QIA ke Banda Aceh mendapat pengawalan ketat. Dalam kegiatan Irjen selalu ‘ditempel’ orang-orang yang seakan melindungi Irjen tersebut.

Kehadiran Irjen ke Banda Aceh dalam rangka kunjungan kerja dengan mengikuti sejumlah agenda acara. Baik di Kanwil Kemenag Aceh maupun di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh.

Pengawalan dari orang-orang di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh ini, ada kesan untuk melindungi Irjen dari serbuan wartawan yang ingin mewawancarinya. Sebab, dalam sejumlah agenda kegiatan, semuanya tertutup bagi wartawan.

Saat mengikuti acara di UIN Ar-raniry, wartawan halaman7.com yang mencoba mewawancari terkesan dihalangi. Atau memang bisa jadi Irjen buru-buru mau balik ke Kanwil Kemenag. Meskipun sudah tidak ada lagi agenda resmi yang harus dilaksanakan.

“Coba tanya sama Humas,” ujar seorang yang berbaju batik saat wartawan halaman7.com meminta izin untuk melakukan wawancara dengan Irjen. Sambil staf menunggu Humas Kanwil Kemenag, Irjen digiring lebih cepat menuju arah mobil yang sudah menanti.

Pemeriksaan

Pengawalan ketat ini, menurut sejumlah sumber media ini, bisa jadi karena sebelumnya, sekitar sepekan sebelum kehadiran Irjen ke Aceh. Tim Pemeriksa Itjen melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh.

Pemeriksaan yang dilakukan minggu lalu itu merupakan kali kedua. Sebab sebelumnya tim Itjen juga telah melakukan pemeriksaan pada akhir Agustus 2020. Dengan fokus pemeriksaan yang hampir sama.

Mereka ini, adalah sejumlah pejabat yang sebelumnya sudah dilantik, namun ada yang tidak melalui assesmen. Selain itu ada juga pejabat yang diperiksa karena indispliner (tidak masuk kantor dalam waktu panjang).

INFO Terkait:

Reformasi Birokrasi

Sebelumnya, saat memberikan pembinaan para pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh, Irjen H Deni dengan tegas mengatakan, Itjen siap mendampingi, termasuk BPKP Aceh. Karena reformasi birokrasi adalah tuntutan.

“Kita harapkan pengawasan berjalan maksimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga ada kualitas terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Deni menjelaskan sejumlah ciri pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik. Yaitu adanya transparansi, respon yang baik oleh aparatur, tegaknya supremasi hukum. Termasuk partisipasi warga, pengalokasian anggaran yang baik, dan tanggung jawab dalam pelaporan.

Deni juga menyampaikan tentang sistem pengendalian atau pengawasan, reformasi birokrasi, larangan gratifikasi, pelarangan budaya korupsi, hingga pelelangan jabatan serta asesmen.[andinova | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *