Kebijakan Pemerintah terhadap Bantaran Krueng Aceh Rusak Perekonomian Masyarakat

halaman7.com Banda Aceh: Akademisi Unaya Usman Lamreung menilai, kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait penertiban bangunan di sepanjang bantaran Krueng Aceh berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat.

Selama ini mereka sudah menggunakan lahan tersebut untuk dijadikan sebagai lahan pertanian, peternakan dan berdangang (warung kopi, dan usaha lainnya).

Masyarakat sepanjang bantaran Krueng Aceh, yang berada di wilayah Kecamatan Ingin Jaya, Kuta Baro, dan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sudah puluhan tahun menggarap lahan tersebut.

Sudah barang tentu apa yang dihasilkan masyarakat sekitar bantaran Krueng Aceh, membantu program pemerintah. Seperti menjaga ketersediaan ketahanan pangan. Peternakan sapi setiap meugang dan Hari Raya Qurban.

Ratusan sapi yang juga sebagai bagian program pemerintah dalam menjamin ketersediaan sapi meugang dan Qurban. Serta berbagai usaha lainnya yang menampung lapangan kerja pada masyarakat sekitar.

Seharusnya dalam pembongkaran tersebut Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar merelokasi para peternak bantaran Krueng Aceh ke tempat baru. Tentunya dengan harapan para peternak dirangkul dalam suatu wadah yang terorganisir.

Mengarah terbentuknya sistem peternakan intensif atau semi intensif dengan melibatkan Dinas peternakan Aceh dan Aceh besar. Bisa juga dalam wadah koperasi. Sehingga peternak tidak dirugikan secara materi dan psikologis.

INFO Terkait: 

Humasnis

“Sehingga pembongkaran disekitar bantaran sungai menjadi humanis,” ujar Usman Lamreung, Kamis 15 Otober 2020.

Sosialisasi rencana pembongkaran bangunan dan kandang ternak dibantaran sungai yang dilakukan Pemda Aceh dan Pemda Aceh Besar terkesan tidak humanis. Tidak ada solusi alternatif terhadap pengusaha, atau peternak di bantaran sungai tersebut.

Seharusnya pemerintah memberikan solusi alternatif terhadap mereka yang terdampak imbasnya dari pembongkaran tersebut. Intinya pemerintah harus mempersiapkan ruang baru (wadah) atau tempat relokasi bagi mereka yang terdampak. Sehingga tidak meninggalkan luka dan benci di hati masyarakat khususnya masyarakat Aceh Besar dan terkesan Islami dan humanis.

Harapan masyarakat sepanjang bantaran sungai kepada pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar untuk mempertimbangkan dan penundaan penertiban bantaran Krueng Aceh.

Hal ini menggingat masyarakat yang menggunakan lahan bantaran Krueng Aceh merupakan masyarakat menengah ke bawah untuk menjaga ketersediaan ketahanan pangan. Juga bagian dari program pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk selanjutnya, Usman menyarankan, dibuat kebijakan agar aliran sungai tidak terganggu dan bebas banjir. Pendapatan ekonomi masyarakat juga tidak terganggu.

“Ini adalah sebagai solusi. Karena dua hal tersebut adalah kebutuhan dan keselamatan manusia,” ujar tokoh muda Aceh asal Aceh Besar ini.

Salah seorang warga menanyakan keberadaan Bupati Aceh Besar. Kemana saat masyarakatnya dizalimi”

“Bupati Aceh Besar hoeka jinoe,  bek wate Pilkada mantong perle kamo rakyat. Wate ka terpilih hana peduli lee kerakyat (Bupati Aceh Besar kemana, jangan waktu Pilkada saja perlu sama rakyat. Waktu terpilih ngak tidak peduli lagi sama rakyat),” ucap seorang warga.[andinova |red 01]

Facebook Comments
(Visited 139 times, 1 visits today)
216 views

2 tanggapan untuk “Kebijakan Pemerintah terhadap Bantaran Krueng Aceh Rusak Perekonomian Masyarakat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *