Bongkar Pasang Capres/Cawapres 2024

Oleh: Aji Setiawan

HARI-hari belakangan ini partai politik begitu mudah membongkar pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Memang, ketika dipasangkan muncul pro-kontra sehingga koalisi pun yang sudah dibangun mudah berubah seiring perubahan Capres/Cawapres.

Aji Setiawan

Sebelumnya koalisi Gerindra-PDI-P diprediksi menjadi pasangan terkuat dengan duet Prabowo-Puan. Kini justru muncul wacana koalisi PKB-PDIP dengan duet Ganjar-Qoimas. Namun kalangan PDIP justru menyebut, PDIP lebih enjoy berkoalisi dengan PPP, Nasdem.

Tapi sekali lagi, mau berkoalisi dengan partai mana dan calon siapa, semua di tangan Ketum PDI Perjuangan. Gerindra tentu saja sebagai pemegang pemenang president survey, mengajukan Prabowo sebagai R1. Sementara PKS-Demokrat memunculkan Anies-AHY.

Koalisi PPP-Golkar-PKS-Demokrat terancam pecah. Karena kita juga tahu Golkar kekeuh mengajukan Airlangga Hartarto jadi Capres. PPP sendiri saat ini masih misteri. Dikalangan internal partai, banyak dukungan agar jangan dahulu mengajukan diri dalam Pilpres namun konsentrasi di Pileg dengan target 60 kursi. Internal PPP sendiri tidak muluk muluk mengincar RI2.

Beberapa nama cawapres mulai dari Suharso Monoarfa, Arsul Sani, Baidowi, Taj Yasin, Ridwan Kamil, Khofifah, Mardiono, Sandiaga Uno, Edy Rumayadi, Gatot Nurmantio menjadi pemanis arena Muswil PPP yang digelar sepanjang Mei-Juni 2024. Menebak arah koalisi, melihat dinamika politik yang berubah setiap waktu. Hari ini A, besok bisa B, lusa C. Tidak ada yang abadi.

Mensikapi munculnya spekulasi banyak calon Presiden dan wakil presiden serta aturan main  Pemilu 2024 DPR RI Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pekan lalu, Kamis malam, 3 Juni 2021 memberikan hasil konsinyering dan keputusan bersama antara lain:

  • Pertama, Tahapan Pemilu dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara. Yakni mulai Bulan Maret 2022.
  • Kedua, Persiapan Admintrasi Peserta Pemilu: Nopember 2021-Agustus 2022.
  • Ketiga, Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu: September 2022-Maret 2023.
  • Keempat, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden: Maret-Agustus 2023.
  • Kelima, Pemungutan Suara Pileg dan Pilpres dilaksanakan pada 28 Februari 2024.
  • Keenam, Pemungutan Suara Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.
  • Ketujuh, Dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil Pileg 2024.

Terlalu Dini

Melihat munculnya banyak spekulasi calon pasangan Presiden/Wakil Presiden oleh parpol koalisi yang berkuasa sekarang (Gerindra-PDI-P), PKB, maupun koalisi penyeimbang (PPP, P Golkar dan PKS) serta partai-partai baru seperti Partai Ummat (Amien Rais), Gelora (Fahri Hamzah) menurut Dr Mahmuzar MHum, pakar hukum tata negara dan ilmu administrasi negara UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, terlalu dini.

“Terlalu dini bicara Pemilu 2024. Sekarang baru 2021. Orang yang bicara Pemilu 2024 yang masih 3 tahun lagi. Pertanda yang mereka pikirkan hanya kekuasaan belaka,” kata Dr Mahmuzar.

Ditambahkan, Mahmuzar, perlu diatur dahulu UU Pemilu Legislatif dan UU Pilpres. Mensikapi agar Pemilu 2024 dipisah antara UU Pileg dan UU Pilpres. Untuk mensiasatinya bisa dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

”Memang kesannya aneh, setiap mau Pemilu, undang-undangnya selalu ganti-ganti. Untuk menjembatani keinginan pemisahan Pilpres dan Pileg, Pemerintah bisa menerbitkan Perpu,” jelas Mahmuzar.

Mahmuzar mensarankan, bicara pemilu dan memutar otak guna mendapatkan kekuasaaan melalui Pemilu. Ada baiknya dilakukan satu tahun menjelang Pemilu. Paling cepat satu setengah tahun menjelang Pemilu.

Sekarang, lanjut dosen pengajar ilmu hukum dan syatiah ini menyatakan, hampir semua orang yang mendapatkan kekuasaan melalui Pemilu. Memikirkan Pemilu, akibatnya mereka  tidak konsen bekerja memperbaiki keadaan bangsa yang perlu perhatian serius.

“Padahal Pemilu belum genap usai dua tahun lalu,” lanjut Mahmuzar penuh prihatin.

“Kalau elit politik  bicara pemilu melulu. Lama-lama rakyat jadi bosan,” pungkas Mahmuzar yang juga alumni program Doktoral ilmu hukum UII Yogyakarta mengakhiri perbincangan.

Penulis: Aji Setiawan, mantan wartawan Majalah alKisah Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *