Pejabat dan Pengelola Pasar di Aceh Tengah Teken Komitmen Taat Prokes

halaman7.com – Aceh Tengah: Para pejabat dan pengelola pasar di Aceh Tengah menandagani komitmen untuk taat Protokol Kesehatan (Prokes). Tanda tangan taat Prokes ini di inisiasi oleh Polres Aceh Tengah melaui Satreskrim.

Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar melalui Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengapresiasi inisiasi tersebut.

Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis, 2 September 2021. Kapolres Aceh Tengah AKBP Mahmun Hari Sandy Sinurat diwakili Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah bersama Kadis Perindag Kabupaten Aceh Tengah.

Ikut juga mendandatangani, Kepala UPTD Pasar Paya ilang, Kasi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Empat pengelola pasar di Aceh Tengah. Yakni Pasar Paya ilang, Pasar Inpres, Pasar Mall Bale Atu dan Pasar Inpres Bale Atu.

Penandatangan surat pernyataan itu bertujuan untuk memastikan dan terlaksananya Prokes di lingkungan pasar. Meliputi terlaksananya sosialisasi, tersedianya sarana cuci tangan. Lalu terlaksananya pengukuran suhu tubuh dan jaga jarak bagi pengunjung.

“Pengunjung dan pedagang juga diimbau agar selalu mematuhi Prokes. Sert secara rutin melakukan penyemprotan disinfektan,” jelas Kabid Humas.

Sebelum digelarnya kegiatan itu. Terlebih dahulu telah dilakukan pemantauan dengan memanggil dan memeriksa dinas serta penanggung jawab pasar sesuai tupoksi masing-masing.

Hasil yang diperoleh dari pemantauan dan memeriksa sejumlah dinas itu. Telah terjadi peningkatan penerapan Prokes di lingkungan pasar. Saat turun ke pasar, petugas juga menyerahkan leaflet imbauan penerapan prokes di lingkungan pasar.

Dasar regulasi digelarnya penandatangan surat pernyataan itu adalah Pasal 14, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Selanjutnya Pasal 93 jo Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Tentang Karantinaan Kesehatan.

“Regulasi berikutnya adalah Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Covid-19. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes di Aceh,” ungkap Kabid Humas.[ril | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *