Mengurai Skenario Busuk Panglima Tibang

ilustrasi

Catatan: Iranda Novandi

ACEH adalah satu negeri dari bagian Indonesia. Terletak di ujung barat pulau Sumatera. Negeri ini tak pernah lepas dari kata prahara dan kegaduhan. Baik politik, sosial ekonomi, ideologi dan hal-hal lain.

Prahara dan kegaduhan itu sudah terjadi sejak masa kerajaan di Aceh. Hal itu terus bertahan dalam kondisi teraktual saat ini. Menariknya, di tengah kegaduhan itu kerab muncul para pengkhianat atau bagi masyarakat Aceh menyebutnya Panglima Tibang.

Panglima Tibang sendiri merupakan keturunan India Selatan yang merantau ke Aceh. Keahliannya sebagai pesulap memikat Istana Kerajaan Aceh yang masa itu dipimpim Sultan Mahmud Alauddin Syah (1871-1874).

Mendapat kepercayaan dari kerajaan, Pemuda India yang bernama asli Ramasamy, akhirnya masuk Islam mengganti nama menjadi Muhammad. Oleh kerajaan, ia juga diberi jabatan strategis, hingga mendapat gelar kehormatan Teuku Panglima Maha Raja Tibang Muhammad.

Salah satu prahara dan kegaduhan terbesar yang pernah terjadi di Aceh, yakni keberanian Aceh melawan pemerintah Indonesia menuntut kemerdekaan. Hingga menimbulkan konflik bersenjata selama puluhan tahun.

Dalam konflik bersenjata itu juga, the new Panglima Tibang terus bermunculan. Ribuan nyawa dan harta benda tak bisa dihindari, sebagai dampak konflik tersebut. Hingga akhirnya damai itu tiba lewat perjanjian Helsinki di Finlandia, 15 Agustus 2005.

MoU Helsinki ini juga melahirkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu bagian isinya mengatur lembanga keuangan syariah. Implementasi dari itu lahirlah Qanun Aceh no 11 tahun 2018, tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

*

Tepat di akhir tahun, 31 Desember 2018, Qanun Aceh No 11 2018 tentang LKS dilahirkan ditandatangani Plt Gubernur Nova Iriansyah. Qanun ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2019.

Baca Juga  Pemda Diminta Alokasikan Perubahan Anggaran Terkait Covid-19

Sejak berlakunya Qanun LKS di Aceh, seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh termasuk sejumlah bank konvensional wajib mengimplementasikan ketentuan Qanun LKS ini. Paling lama 3 tahun sejak Qanun LKS diberlakukan.

Ini artinya, baru 2022 secara keseluruhan bank konvensional henkang dan menutup kantornya di Aceh. Sebagian bank konvensional tersebut melakukan metamorphosis dengan menambah lebel syariah, dari nama bank konvensional selama ini.

Dengan latar belakang ini, Pemerintah Indonesia bergerak cepat. Dengan melahirkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Tepat 1 Februari 2021 Presiden Joko Widodo meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021.

Komposisi pemegang saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Sejak berdiri hingga saat ini, BSI tak lepas dari berbagai permasalahan. Error system kerab mewarnai proses di bank yang baru berusia 2 tahun ini. Tentu saja, karena di Aceh hanya ada dua bank yang kerab digunakan, yakni BSI dan Bank Aceh Syariah (BAS), banyak menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Butuh tiga bulan pasca dilantik jadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki. Tepatnya, 26 Oktober 2022 secarik surat melayangkan ke DPRA, untuk meminta dilakukan revisi qanun No 11 tentang LKS.

Dengan alasan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015. Tentang pembentukan produk hukum dan Qanun No 5 tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Hanya saja, surat Pj Gubernur tersebut, tak kunjung tersahuti oleh DPRA. Hingga munculkan kegaduhan revisi qanun LKS saat ini.

Baca Juga  Pelajar Pante Cermin Dilatih Paskibra

Kegaduhan revisi Qanun LKS ini, — entah upaya sistematis dan masif atau bukan –. Diawali dengan rusaknya system di BSI Aceh pada awal Mei 2018. Tentu ini bukan kerusakan yang pertama sekali. Namun, yang kali ini errornya BSI kali ini merusak sistem tata ekonomi masyarakat.

Banyak usaha yang mandeg, seperti sejumlah SPBU tak bisa membeli minyak dari Pertamina, karena tak bisa menyetor pembayaran dari BSI. Bahkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh menghentikan sementara penyaluran dana APBN melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).

Rusaknya sistem BSI ini terus menggelinding deras, bagai bola panas. Banyak pihak mulai angkat bicara tentang revisi qanun LKS. Pro kontra tentu tak bisa dihindari. DPRA yang mulainya diam dengan adanya surat Pj Gubernur juga mulai ikut bicara. Ketua DPRA menyatakan, setuju revisi qanun.

“Biar rakyat nanti yang memilih. Apa mau syariah atau konvensional,” ujar Pon Yayah, Ketua DPRA memberi alasan simple.

Namun sejumlah fraksi dan partai di DPRA menolaknya dengan tegas. Untuk kembalinya bank konvensional di Aceh. Kegaduhan ini juga kembali mencuat istilah Panglima Tibang atau pengkhianat.

Entah siapa yang mengkhianati siapa. Hanya para penyusun skenario dan sutradara lah yang tahu. Kemana Aceh mau dibawa.

Perlu di ingat, tahun ini merupakan awal tahun politik. Harusnya semua pihak harus bisa meredam, demi terlaksananya Pemilu yang damai dan aman di Aceh pada 2024 mendatang.

Kalau memang ada Panglima Tiba tibu, kiranya perlu dengar syair lagi Armada Band, yang penggalan syairnya begini:

Mau dibawa kemana hubungan kita

Ku tak akan terus jalani

Tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku

Jika mau disatir, mau dibawa kemana hubungan Aceh dan Pusat, jika tak ada kepastian. Sedangkan Aceh dan Pusat tak akan terus jalani hubungan yang sudah sangat romantis ini. Namun, jangan jadi pemicu keratakan keromantisan kalau tak ada ikatan pasti antara… []

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.