halaman7.com – Banda Aceh: Pemerintah Aceh mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan perkuatan penegakan hukum.
Dalam hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas dedikasi dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Bustami menyatakan akan terus mendukung langkah-langkah KPK RI dalam memperkuat penegakan hukum dan mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Hal itu disampaikan Bustami dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Azwardi saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi “Sinergitas Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegratif” yang diinisiasi KPK di Banda Aceh, Kamis 30 Mei 2024.
Bustami berharap Rapat Koordinasi tersebut dapat menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif dan langkah-langkah konkret. Untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam pencegahan korupsi.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPK RI yang telah menginisiasi dan mengkoordinir acara ini. Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh KPK RI untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan korupsi sangat patut diapresiasi,” kata Azwardi.
Korupsi, lanjut Azwardi, bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi dikatakan merupakan musuh bersama yang harus diperangi karena dampaknya sangat merugikan masyarakat dan tentunya muara dari korupsi menyebabkan terhambatnya proses dan hasil pembangunan yang ingin dicapai.
“Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor pembangunan, juga tidak luput dari ancaman korupsi,” sebut Azwardi.
Dalam hal ini, sinergi antar lembaga pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, dikatakan menjadi krusial dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi.
Untuk itu, semua hadir di sini dengan tekad yang bulat untuk menjadikan Aceh sebagai contoh yang baik dalam upaya memerangi korupsi.
“Kami percaya bahwa dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, kita dapat mewujudkan visi bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya, termasuk Ketua DPRA, pejabat Kemendagri, pejabat KPK, para bupati dan walikota se Aceh, BPKP Aceh, Kanwil DJP Aceh, Kanwil ATR/BPN Aceh, hingga para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se Aceh.[ril | red 01]