halaman7.com – Banda Aceh: Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui penyidik Subdit 2 Tindak Pidana Fismondev Dit Reskrimsus menahan dua mantan pimpinan bagian kredit PT Bank Mandiri KCP Bener Meriah, berinisial W (36 tahun) dan AW (35 tahun).
Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana perbankan pada proses pemberian kredit topengan/tempilan yang terjadi pada PT Bank Mandiri KCP Bener Meriah sejak Agustus 2018 – Juni 2019 lalu.
Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Winardy melalui Kasubdit Fismondev, AKBP Supriadi mengatakan, dalam kasus tersebut, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa 16 dokumen fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) non-payroll (unsecured), 16 eks Karpeg, kartu Taspen.
Lalu, SK pertama dan SK terakhir atas nama 16 debitur, 16 eks print rekapan memo sistem Loan Origination System (LOS) mikro PT Bank Mandiri (persero) Tbk yang terdiri dari 16 debitur. Satu buah flashdisk merk Vandisk 4GB yang berisi rekaman Perjanjian Kredit Serbaguna Mikro dalam sistem Loan Origination System (LOS) mikro atas nama 16 debitur.
Selain itu juga diamankan enam buku tabungan Bank Mandiri atas nama enam debitur dan empat lembar Surat PT Bank Mandiri retail credit operations group kepada PT Asuransi Purna Artanugraha perihal permohonan pengajuan klaim penjaminan kredit.
AKBP Supriadi menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Agustus 2018 – Juni 2019, saat tersangka W, selaku pimpinan bagian kredit atau penyelia unit. Tersangka AW selaku Mikro Kredit Sales (MKS) memproses fasilitas kredit terhadap 16 calon debitur, yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Aceh Tengah.
“Semua calon debitur tersebut juga merupakan debitur pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Takengon,” jelas AKBP Supriadi.
Tersangka W dan AW membujuk para calon nasabah untuk mengambil fasilitas kredit pada PT Bank Mandiri pada KCP Bener Meriah Unit MMU Bener Meriah 1 dengan janji akan dipermudah pengurusan. Uangnya akan digunakan untuk take over kredit pada PT Bank Aceh Syariah, sedangkan sisanya akan diberikan kepada debitur.
Padahal, berdasarkan ketentuan, proses pemberian fasilitas kredit serbaguna mikro non-payroll, calon debitur diwajibkan melampirkan persyaratan asli berupa: SK CPNS 80%, SK pengangkatan PNS 100%, SK pangkat/golongan terakhir.
Kemudian, kartu Taspen, kartu pegawai, foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, foto copy NPWP, fotocopy slip gaji, fotocopy sertifikasi guru (jika ada), pas foto, meterai, surat rekomendasi, surat keterangan gaji, surat kuasa pemotongan gaji, dan foto copy daftar gaji.
Namun, sambung AKBP Supriadi, dikarenakan ke 16 calon debitur tersebut adalah penerima fasilitas kredit pada PT Bank Aceh Syariah. Persyaratan administrasi tersebut diganti dengan dokumen foto copy.
Nantinya setelah kredit dicairkan dan PT Bank Mandiri melakukan take over ke PT Bank Aceh. Baru persyaratan administrasi milik debitur akan diserahkan kepada PT Bank Mandiri Cabang Takengon sebagai jaminan kredit.
Kemudian, persyaratan lain berupa surat rekomendasi, surat keterangan gaji, dan surat kuasa pemotongan gaji yang seharusnya dibuat bendahara dinas, dipalsukan W dan AW. Sehingga hasil verifikasi tim LOS dinyatakan syarat administrasi telah terpenuhi untuk dilakukan pencairan kredit.
Akibat perbuatan tersangka, para debitur tidak dapat mengajukan kredit di manapun karena data yang tercatat pada SLIK OJK masuk kategori kolektibilitas 5 atau gagal bayar. Serta menimbulkan kerugian bagi PT Bank Mandiri, yang berdasarkan audit internal mencapai Rp3.300.410,000.
Akibat perbuatannya, W dan Aw disangkakan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Mereka diancam penjara minimal lima tahun dan paling lama 15 tahun, dan/atau Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman penjara minimal tiga tahun dan paling lama delapan tahun.[ril | Antoedy]