halaman7.com – Aceh Tengah: Damai Aceh diraih dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa. Segala tindakan yang menyepelekan dan melemahkan Perjanjian Damai RI GAM adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
Pengasan itu disampaikan Mantan Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima pada, Minggu 22 September 2024 di Takengon, menjawab pertanyaan wartawan tentang berita acara KIP Aceh Nomor: 210/PL.02.2-BA/11/2024 yang menyatakan pasangan; Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) administrasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh.
Seperti diketahui pasangan Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi tidak menandatangani dukungan surat perjanjian damai RI-GAM melalui mekanisme sidang paripurna DPRA. Sesuai dengan tata tertib harus memenuhi kuorum atau paling kurang dihadiri 42 anggota DPR Aceh.
“Aceh daerah khas, pelaksanaan Pemerintahan Aceh harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan turunan dari Perjanjian Damai RI-GAM yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu” kata Fauzan Azima.
Memorandum of Understanding atau populer dengan sebutan MoU Helsinki, lanjut Fauzan Azima, tidak serta merta terjadi, tetapi lewat peperangan selama 32 tahun, sampai terjadi gempa dan tsunami Aceh, pada 26 Desember 2004, yang hikmahnya adalah perdamaian Aceh.
Fauzan Azima juga menjelaskan, perdamaian Aceh jelas ada campur tangan Tuhan untuk menghentikan pertumpahan darah di Aceh. Dengan menurunkan bencana alam yang dahsyat dan menjadi peringatan bagi sejarah ummat manusia sepanjang zaman.
“Jadi, begitu sakralnya MoU Helsinki, wajar sajalah siapapun dia sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur, bakal calon bupati dan wakil bupati, dan bakal calon walikota dan wakil walikota di Aceh wajib menandatangani surat pernyataan dukungan MoU Hilsinki melalui mekanisme rapat paripurna DPRA dan DPRK,” tegas Fauzan Azima.[Sutris | red 01]
