3 Tahun Aceh Besar di Tangan Mawardi-Waled, Pembangunan Mandeg

Catatan: Usman Lamreung

SEJAK 10 Juli 2017, Ir H Mawardi Ali dan Tgk H Husaini A. Wahab dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar. Kini sudah tiga tahun kapal besar Aceh Besar di nahkodai mereka berdua.

Usman Lamreung

Pasangan putih yang didukung 11 Parnas dan Parlok ini mengusung visi “Terwujudnya Aceh Besar yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Syariat Islam”, dan enam misi didalamnya.

Diantaranya, Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam, Meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Bidang Pemberayaan Komunitas, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance).

Lalu, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur disegala bidang. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang berbasis Mukim dan Gampong, dan Meningkatkan Percepatan Laju Pembangunan Masyarakat Pesisir, Terisolir dan Tertinggal.

Apakah sudah terwujud visi dan misi selama kepemimpinan Mawardi dan Waled Husaini selama tiga tahun ini?

Visi dan misi di jabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2017-2022. Dalam RPJMD dijabarkan berbagai program kerja untuk menjawab visi  dan misi.

Berbagai kebijakan dan program sudah diimplementasikan Bupati Mawardi Ali dan bersama Wakil Bupati Waled Husaini, namun dalam pelaksanaan implementasi tersebut masih banyak masalah dan hambatan, salah satunya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mampu sepenuhnya menterjemahkan kebijakan dan program sesuai yang diputuskan dalam RPJMD.

Tiga tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Mawardi-Waled Husani pelaksanaan implementasi Syariat Islam belum menyentuh substansi pendidikan dan penguatan syariat.

Kebijakan ini hanya bagian dari pencitraan untuk memperlihatkan pada masyarakat Aceh Besar bahwa pemerintah Aceh Besar serius penerapan syariat Islam, sebagai contoh imbauan wajib memakai jilbab bagi pramugari dan meminta maskapai untuk menghentikan aktivitas penerbangan saat Hari Raya Idul Fitri dan Adha.

Kebijakan ini menui kontroversi dan sorotan media-media nasional dan lokal. Kemudian kebijakan kontroversi dilakukan oleh Waled (Wakil Bupati Aceh Besar) dalam pernyataan beliau tidak akan menuruti peraturan menteri agama berkaitan dengan volume azan, yang mendapat respon masyarakat luas di Aceh Besar.

Statement Wabup Aceh Besar ini merupakan salah satu tindakan yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Aceh Besar dalam menjalankan syariat Islam di bumi Aceh Besar.

Menurut kami, selama ini kebijakan pelaksanaan Syariat Islam belum menyentuh persoalan yang substansi misal penguatan pendidikan agama Islam (aqidah, akhlak, dan hukum) karena pemahaman agama era milinial sekarang sangat terbatas, dan kalangan pemuda Aceh Besar sudah meninggalkan indentitas ke Acehan.

Dari data stansitik yang dikeluarkan Badan Stanstiktik Aceh Besar, menjelaskan ada penurunan yang sinifikan kemiskinan di Aceh Besar, dengan asumsi bahwa ada kenaikan pendapatan masyarakat.

Asumsi tersebut berdampak turunnya pengangguran. Namun bagaimana dengan bidang yang lain, apakah bidang pertanian, peternakan, perikanan, parawisata dan sektor lainnya terjadi peningkatan?

Program unggulan Dinas Pertanian pengembangkan sektor pertanian dengan komoditi Jagung di Saree, Kecamatan Lembah Seulawah dan Kecamatan Kota Jantho. Bagaimana program ini, apakah sudah berjalan, atau masih tahapan perencanaan.

Selanjutnya program ganti rugi petani yang rugi akibat gagal panen, apakah program terealisasi, atau masih tahapan janji? Dua hal ini dari pengakuan masyarakat belum terealisasi masih tahapan rencana.

Sektor Pelayanan Publik, sejak awal di bawah kepemimpinan Mawardi-Waled Husaini, berkeinginan untuk memfungsikan gedung di Lambaro, dalam mempermudah pelayanan publik bagi masyarakat pesisir. Namun sudah tiga tahun gedung Palayanan Publik tersebut belum juga fungsional sampai sekarang.

Potensi alam dan laut wilayah Aceh Besar begitu indah, bagimana program sektor parawisata, apa yang menjadi unggulan destinasi wisata tiga tahun terakhir, sehingga dapat mendongkrak PAD yang sinifikan.

Berbicara sektor parawisata belum ada sentuhan dan pengelolaan kawasan destinasi wisata yang berada diwilayah Aceh Besar, misalnya wilayah pesisir Ujong Batee, Krueng Raya, Pulo Aceh dan sebagainya belum ada master plant yang jelas pengembangan destinasi parawisata, padahal potensi destinasi wisata Aceh Besar sangat menjanjikan.

Salah satu potensi wisata Aceh Besar, FOTO h7 – dok iranda –

Pemerintah Aceh Besar seharusnya sudah ada perencanaan dan master plant yang jelas dalam pengembangan destinasi wisata bahari dan kelautan, dengan program penguatan Infrastruktur sarana dan prasarana, serta pelatihan sadar wisata bagi masyarakat, sehinggga tata kelola dalam pegembangan distinasi wisata berjalan dengan baik.

Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik belum tuntas, khususnya wilayah pesisir yaitu Pulo Aceh, Lhoong dan Krueng Raya. Perlu ada solusi yang cepat agar berbagai masalah wilayah pesisir pelayanan masyarakat tertangani dengan baik.

Khusus Pulo Aceh Pemkab Aceh Besar harus secepat membuat kebijakan umum dan master plant pembangunan kawasan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai salah satu Dewan Kawasan Sabang (DKS) sudah menjadi kewajiban untuk membuat kebijakan arah pembangunan Pulo Aceh kedepan untuk menjadikan dasar pijakan pembangunan yang terintergrasi dengan pemerintah propinsi dan BPKS.

Karena kawasan Pulo Aceh adalah kawasan pengembangan ekonomi yang dimandatkan kepada BPKS, dan pemerintah Aceh Besar sebagai DKS dimandatkan melalui Peraturan pemerintah No. 83 tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan kawasan Sabang (DKS) Pasal 10, ayat 1 DKS mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoodinasikan BPKS.

Maka sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah Aceh Besar berkoodinasi pemerintah propinsi merumuskan master plang pembangunan Pulo Aceh, bukan hanya berjanji tanpa realisasi dan juga sebagai pencitraan politik, namun benar-benar direalisasikan apa yang sudah dijanjikan Mawardi Ali-Waled Husaini saat kampanye.

Persoalan sampah kawasan pesisir, memang ada komitmen yang besar pemerintahan Mawardi-Waled Husaini penanganan sampah, hal ini terbukti di beberapa titik penaganan sampah sudah diatasi dengan baik misalnya kawasan Krueng Barona Jaya, Kuta Baroe sudah mulai bagus penanganannya.

Namun dibeberapa tempat lain di wilayah pesisir Baitusalam, Masjid Raya, dan lainnya masih terlihat belum berjalan dengan baik. Maka perlu langkah strategis dan keseriusan khsusunya kepala Dinas terkait dalam penaganan sampah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya bersinergi dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kawasan ekonomi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diantaranya adalah Pengembangan Destinasi Wisata, dan pembangunan pusat-pusat bisnis, dirancang master plant secara bersama-sama, dampaknya adalah lapangan kerja dan mendongkrak peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Maka perlu dibangun komunikasi kedua daerah tersebut untuk lahir sebuah konsep bersama, bersinergi membangun kawasan ekonomi dalam pembangunan terpadu.

Pecah Kongsi

Harapan kami sebagai masyarakat Kabupaten Aceh Besar, kepemimpinan Mawardi-Waled Husaini harus tetap solid, seiring sejalan sehingga pelaksanaan pembangunan dengan berbagai program berjalan dengan baik.

Pecah kongsi yang terjadi kemarin dulu menjadi evaluasi bersama, dan berdampak macetnya berbagai program yang sudah dicita-citakan saat kampanye tiga tahun yang lalu.

Konflik bupati dan wakil bupati menyebabkan macetnya program penguatan pelaksanaan Syariat Islam, awal-awal periode kepemimpinannya begitu gencar, namun berjalan di periode tiga tahun semakin redup dan sepi terobosan, berbeda awal menjabat.

Terakhir dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), rata-rata pertahun Rp2 triliun, berapa presentase masing-masing untuk belanja pembangunan dan belanja pegawai?

Kalau dilihat presentase secara keseluruhan lebih banyak belanja pegawai dari pada belanja pembangunan, maka jangan mimpi Aceh Besar mampu mencapai visi dan program pembangunan alias cet langet.

Kecuali di balik presentase belanja pembangunan lebih tinggi dari belanja pegawai, tentu Aceh Besar akan meraih mimpinya dibawah kepemimpinan Mawardi -Waled Husaini.

  • Penulis: Pengamat Sosial Politik Kemasyarakatan, Akademisi, Alumni UGM Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *