Blunder Penertiban Bantaran Krueng Aceh, Masyarakat Pertanyakan Keberadaan Gedung ANRI

halaman7.com Banda Aceh: Polemik penertiban bantaran Krueng Aceh makin liar dan jadi blunder. Tidak ada ketegasan dari pemerintah semakin menuai protes dari berbagai kelompok masyarakat. Baik politisi, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat di bantaran Krueng Aceh.

Masyarakat menggangap kebijakan penertiban bantaran Krueng Aceh oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar tidak adil. Pasalnya kawasan bantaran Krueng Aceh ada gedung ANRI berdiri kokoh ditenggah bantaran sungai Krueng Aceh tersebut.

Gedung ANRI menuai kontroversi masyarakat. Berbagai kelompok masyarakat mesorot kebijakan pemerintah Aceh Besar memberikan izin membangun bangunan tersebut. Padahal kawasan Bantaran Krueng Aceh tidak dibolehkan membangun bangunan permanen, sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Terlepas secara administrasi gedung ANRI sudah lengkap dengan surat izin dan ada kajian Amdal. Namun pemerintah dianggap tidak konsisten menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Bahwa kawasan bantaran Krueng Aceh tidak boleh mendirikan bangunan permanen.

Menyikapi hal ini, pemerhati sosial kemasyarakatan Usman Lamreung menilai, itu semua mengakibatkan masyarakat mulai krisis kepercayaan pada pemerintah. Karena tidak konsistennya dalam penegakan aturan yang sudah ditetapkan.

Seharusnya pemerintah tidak perlu mendirikan gedung ANRI dalam kawasan bantaran Krueng Aceh. Itu artinya sama menyuruh pada masyarakat untuk tidak taat pada aturan dan tidak meberikan contoh yang baik.

“Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar seharusnya menjadi contoh yang baik. Khsusunya dalam penegakan aturan penertiban bantaran Krueng Aceh,” tegas Akademisi Unaya ini, Rabu 28 Oktober 2020.

INFO Terkait:

Harus Dirobohkan

Menurutnya, kalau aturannya mengharuskan semua bangunan permanen harus dirobohkan, pemerintah juga harus konsisten agar gedung ANRI bagian dampak dari penertiban tersebut.

Kenapa harus ikut di tertipkan? Karena sudah melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa tidak dibenarkan kawasan bantaran Krueng Aceh ada bangunan permanen. Tapi sudah ada kajian Amdal?.

Padahal, lanjut Usman, yang dipahami masyarakat bahwa bantaran Krueng Aceh tidak boleh ada bangunan permanen. Siapapun yang mendirikan bangunan permanen wajib dibongkar, termasuk pemerintah.

“Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Besar harus benar-benar peka sorotan publik agar publik percaya lagi semua kebijakan penegakan aturan yang ditetapkan,” tegas Usman.[andinova | red 01]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *