DP3AP2KB Upayakan Gayo Lues Jadi Kabupaten Layak Anak

 halaman7.com – Gayo Lues: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Gayo Lues, Yusnida SE mengungkapkan, pihaknya bertekad dan berupa menjadi Gayo Lues menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Gayo Lues menuju KLA, DP3AP2KB mengadakan sosialisasi peningkatan gugus tugas KLA. Menghadirkan narasumber dari provinsi, Amrina Habibi, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Selasa 22 Juni 2021 di aula DP3AP2KB.

Yunidar megatakan, sosialiasi ini untuk menyamakan persepsi antara SKPK yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Program ini merupakan salah satu visi misi dari DP3AP2KB.

Kegiatan dibuka Asisten III, Ir Bambang Waluyo. Dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak 2006 telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategis pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi. Berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan KLA.

Lanjutnya, Bambang kebijakan kabupaten/kota Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah dan dunia usaha. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang terencana. Menyeluruh dan berkelanjutan melalui Pengarus Utamaan Hak-Hak Anak (PUHA).

Dengan lahirnya kebijakan KLA diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak. Kampung layak anak, Kecamatan dan kabupaten layak anak. Sebagai pra syarat untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Terlindungi haknya serta terpenuhi kebutuhan pisik dan psikisnya.

Bambang menambahkan kegiatan ini merupakan yang sangat strategis. Sangat penting untuk masa depan negara. Khususnya masa depan untuk Kabupaten Gayo Lues. Namun persoalan yang sering dihadapi adalah koordinasi yang kurang baik dan kerap kali lalai. Sehingga mempersulit pelaksanaan kegiatan.

Sementara, Amrina Habibi berharap dengan sosialisasi ini, pemahaman terkait KLA dapat terus meningkat. Khususnya di Kabupaten Gayo Lues

Persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini, seperti kurangnya pemenuhan hak anak dan masih banyaknya pernikahan anak usia dini dapat diminimalisir.

Dikatakan Amrina, pelaksanaan pengembangan KLA harus mempunyai 24 indikator. Terdiri dari lima Klaster. Meliputi Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya serta Perlindungan khusus.

Kemudian kata Amrina, tentu dibentuknya Klaster tersebut agar SKPK terkait dapat melakukan pembangunan berbasis anak. Sesuai dengan bidang dan Tupoksinya masing-masing.[Acim | red 01].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *