Sabang Dapat Penghargaan Kota Layak Anak dari Menteri PPPA

halaman7.com – Sabang: Kota Sabang bersama 275 kabupaten/kota di Indonesia menerima piala penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Kepala Bappeda Kota Sabang Faisal Azwar ST MT selaku Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Sabang, mengatakan tahun ini perdana Kota Sabang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak berdasarkan penilaian kinerja 2020.

“Tentunya perolehan ini merupakan hasil dari menguatnya peran seluruh pihak. Dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak di Sabang,” kata Faisal Azwar, Jumat 15 Oktober 2021.

Penghargaan diberikan disertai dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2022 sebesar Rp451 juta untuk PPPA.

“Penghargaan ini diberikan, Karena Sabang mempunyai komitmen yang tinggi. Mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Melalui proses evaluasi yang dilakukan Tim dari Kementerian PPPA, kementerian lembaga dan Tim Independen,” ujarnya.

Dijelaskan kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah program Kementerian PPPA dalam upaya mewujudkan suatu daerah kabupaten/kota untuk menjamin pemenuhan dan Perlindungan Hak anak.

Penghargaan ini diberikan kepada kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya. Dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak.

Terkait perencanaan sebuah kota. Diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep KLA dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik. Partisipasi anak dalam perencanaan kota telah berkembang menjadi semakin populer di kota-kota.

Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Kesemuanya sangat penting direncanakan.

Tambahnya, indikator pemenuhan hak anak yang sekaligus juga merupakan Indikator Kota layak anak, terdiri dari kelembagaan dan 5 klaster hak anak. Meliputi klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster perlindungan khusus.[ril | M Munthe]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *