halaman7.com – Banda Aceh: Saiful Bahri alias Pon Yahya resmi dilantik sebagai Ketua DPR Aceh sisa masa jabatan 2019-2024. Proses pelantikan digelar di ruang paripurna Gedung DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat 13 Mei 2022. Saiful dilantik Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Gusrizal. Menggantikan Dahlan Jamaluddin.
Akademisi Unaya, Usman Lamreung, memberi selamat kepada Saiful Bahri alias Pon Yahya sebagai Ketua DPR Aceh yang baru. Semoga dalam rentang waktu 2.5 tahun mampu memberikan kontribusi. Melahirkan berbagai regulasi, gagasan, mampu membangun komunikasi politik pemerintah Aceh-Pusat realisasi UUPA. Mendorong pemerintah Aceh pengetasan kemiskinan dan berbagai masalah politik ekonomi lainnya.
“Kini PR besar ada di pundak Pon Yahya,” ujar Usman Lamreung, Senin 16 Mei 2022.
Kepercayaan yang telah diberikan Partai Aceh dan amanah rakyat Aceh, harus benar-benar konsisten dan berkomitmen memberikan yang terbaik. Pon Yahya harus mampu membangun komunikasi politik internal anggota DPR Aceh.
Sebagai konsolidasi, dalam mengupayakan mendorong pemerintah Aceh dan pemerintah pusat konsisten implementasi UUPA. Sebab, sampai saat ini turunan masih saja terhambat dengan berbagai masalah, seperti macetnya komunikasi Aceh–Jakarta.
Belum lagi soal, pengetasan kemiskinan, lapangan kerja, keberlanjutan program pembangunan rumah dhuafa, Syariat Islam, tata kelola pemerintahan dan anggaran.
Menurut Usman, Pon Yahya sebagai Ketua DPR Aceh beserta dengan anggota dewan lainnya bersama-sama mendorong pemerintah Aceh untuk konsisten dengan program-program pembanguan pro rakyat.
Apalagi kedepan dana Otsus berkurang 1 persen, tenaga kontrak di rumahkan, penganguran bertambah, dan berdampak meningkatnya sosial ekonomi dan kriminal tentu harus ada solusinya bersama dengan pemerintah Aceh.
“Tambah lagi dengan eskalasi politik pada 2023 menjelang pemilu 2024, pasti juga berimbah pada situasi sosial politik masyarakat Aceh,” beber Usman.
Dimata tokoh muda aceh asal Aceh Besar ini, Pon Yahya dipertaruhkan harus mampu mendongkrak popularitas Partai Aceh. Program-program besar harus dicetuskan dan dipastikan pemerintah Aceh konsisten dalam mengimplementasikan program-program tersebut.
Sebagian program-program besar yang belum tuntas adalah keberlanjutan pembangunan rumah sakit regional, pembangunan rumah dhuafa, pengentasan kemiskinan dengan program disektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan memastikan dalam kurun waktu 2.5 tahun pembangunan waduk sebagai bagian antisipasi banjir di pesisir timur juga harus direncanakan dengan eksekutif.
Begitu juga Pon Yahya harus mampu membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat, mendorong turunan UUPA yang masih saja macet segera bisa direalisasikan. termasuk masalah bendera, perpanjangan dana otsus dan revisi UUPA.
Pon Yahya harus bekerja keras, solit, dan bersatu fraksi Partai Aceh dan para koalisi yang sudah ada di DPR Aceh. Bila ini tidak berjalan dengan baik, tentu akan berpengaruh besar pada Partai Aceh. Berdampak besar menurunkan kepercayaan simpatisan Partai Aceh, dan bisa saja turun suara pemilih saat pemilu 2024.
“Partai Aceh 2.5 tahun kedepan ini harus bekerja ekstra, termasuk realisasi dan implementasi berbagai regulasi yang sudah ditetapkan,” pungkas Usman.[ril | red 01]
