halaman7.com – Banda Aceh: Pemerintah Aceh meluncurkan Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA), sebagai upaya percepatan penanganan stunting dan capaian sejumlah imunisasi.
Untuk pelaksanaan kegiatan ini Pejabat Gubernur Aceh menunjuk Sekda Aceh Taqwallah selaku Kepala Satgas Penanganan Stuning Aceh. Untuk mengawal Program percepatan penanggulangan diseluruh kabupaten/kota di Aceh.
Akademisi Unaya, Usman Lamreueng menilai, masalah kesehatan di Aceh tidak hanya stunting, namun juga penyakit TBC. Banyak kalangan menilai tingginya prevalensi stunting yang bahkan diatas rata-rata angka nasional.
“Masih tingginya penderita TBC di Aceh adalah bagian dari kegagalan pemerintah Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan juga kegagalan Sekda Aceh Taqwallah,” ujar Akademisi Unaya, Usman Lamreung, Sabtu 27 Agustus 2022.
Sebagaimana diketahui Sekda Aceh adalah juga berprofesi sebagai dokter. Dia dapat dikatakan lengah dan lalai. Seharusnya bidang kesehatan menjadi skala periotas dalam pembangunan Aceh.
Sekda harusnya mendorong bawahannya dan mengkoordinasikan dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk fokus pada program Penurunan stunting dan TBC di Aceh.
GISA direncanakan dupilkasi Gerakan Masker Aceh (Gema). Semua SKPA akan berpatisipasi dan terjun langsung ke kabupaten/kota yang telah ditentukan. Seberapa efektifkah program tersebut? Bila semua SKPA dilibatkan dan diharuskan turun ke kabupaten/kota.
Hal ini pastinya, lanjut Usman, akan berimplikasi kepada pembengkakkan anggaran atau dapat terindikasi pemborosan anggaran. Pertanyaannya darimana anggaran yang digunakan seluruh unsur SKPA? Pertanyaan berikutnya Apakah semua SKPA memahami secara rinci mengenai Stunting?
Lalu, apakah mereka melakukan penyuluhan ke masyarakat? Kalau hanya ramai-ramai SKPA ke daerah dan tingkat kebermamfaatan tidak ada, maka perlu dipertimbangkan program tersebut?
Penanganan stunting bukan seperti program bagi-bagi masker. Tetapi penaganan terstruktur dengan program dan waktu selama yang terukur. Dengan terus menerus dilakukan monitoring dan evaluasi berkala ke lapangan terhadap sasaran. Berapa lama program ini dilaksanakan?
Seharusnya, saran Usman, yang dilakukan pemerintah Aceh adalah memperkuat supervisi dan penguatan SDM di lapangan. Bukankah sudah ada puskesmas sampai tingkat Pustu dan penyuluh kesehatan.
“Kenapa tidak memperkuat dan mensuport mereka? Dengan melibatkan Kampus, IDI, IBI dan organsiasi profesi lainnya yang beririsan dengan bidang kesehatan?,” tanya Usman.
Dikatakan, program GISA yang dipelopori Sekda Aceh sepertinya kurang membangun koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat. Seperti Ikatan Dokter Indonesia Propinsi Aceh, Organisasi Perawat Propinsi Aceh, Organisasi Bidan dan Perguruan Tinggi.
Pemerintah Aceh sepertinya ingin jalan sendiri. Padahal masih ada elemen yang lain yang bisa digunakan dengan memperkuat supervisi, anggaran dan SDM. Tanpa harus ramai-ramai ke lapangan, tapi belum tentu mampu menurunkan stunting.
“Namun tetap sebagai masyarakat Aceh. Kita sangat berharap permasalahan kesehatan seperti stunting dan TBC di Aceh bisa dituntaskan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dengan meningkatnya derajat kesehatan di Aceh,” pungkas Usman.[ril | red 01]
