halaman7.com – Sabang: Warga Gampong Kuta Barat, Kota Sabang terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), segera memindahkan para pengungsi etnis Rohingya keluar dari Pulau Weh.
Hal tersebut disampaikan Keuchik Gampong Kuta Barat, Muhammad Hamim, yang melakukan audiensi ke Kantor Walikota Sabang bersama perwakilan masyarakat, Kamis 7 Desember 2023. Mereka menyuarakan aspirasi warga setempat sekaligus mendukung pemerintah dalam hal pemindahan etnis Rohingya.
“Saya mewakili masyarakat Gampong Kuta Barat meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab, terutama UNHCR dan IOM agar segera memindahkan pengungsi Rohingya yang mendarat di Sabang beberapa waktu lalu ke tempat yang seharusnya,” kata Muhammad Hamim.
Kunjungan ini disambut baik Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal bersama Asisten Administrasi Umum Setdako Sabang, Rinaldi Syahputra, dan juga bersama Kapolres Sabang, AKBP Erwan berserta jajaran, di ruang rapat Walikota Sabang.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Pj Walikota Sabang, Reza Fahlevi ke lokasi unjuk rasa untuk bertemu warga Kuta barat yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya di Kota Sabang, pada Rabu 6 Desember 2023, sore.
Selain penolakan itu, Keuchik Gampong Kuta Barat juga menyampaikan, kondisi ini ditambah dengan buruknya perilaku pengungsi Rohingya di kamp penampungan sementara, di Dermaga CT-1 Gampong Kuta Barat. Hal ini membuat warga semakin geram, pasalnya sanitasi yang disediakan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, jika hal ini tidak mendapat perhatian segera, akan berdampak buruk pada keindahan dan kebersihan lingkungan Kota Sabang. Terlebih menjelang natal dan tahun baru, dimana biasanya banyak dikunjungi wisatawan, jelas Keuchik Gampong Kuta Barat tersebut.
Dalam hal ini, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal mengatakan laporan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung kondisi di lapangan.
Dari informasi tersebut, nanti Pemko akan cross check ke lapangan tentang kebenaran laporan ini. Apabila memang benar kondisinya seperti itu, tentu akan mengkomunikasikan lebih lanjut dengan pihak UNHCR.
“Karena segala hal yang berhubungan dengan penanganan pengungsi, adalah tanggungjawab pihak UNHCR dan IOM,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Naufal menerima dan menampung berbagai aspirasi lanjutan dari masyarakat setempat.
Ia juga menyampaikan beberapa hal kesalahanpahaman yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Terutama terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah bersama unsur Forkopimda sabang untuk menangani masalah ini.
Pada prinsipnya mereka tahu benar apa yang sudah Pemerintah dan Forkopimda upayakan selama ini, yang mana sudah berupaya semaksimal mungkin. Sehingga mereka datang hari ini untuk meminta pemerintah, mendesak pihak UNHCR agar sesegera mungkin memindahkan etnis Rohingya dari Kota Sabang.
Naufal kembali menegaskan, sampai dengan saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya. Mengenai penyediaan tempat penampungan, yang sifatnya sementara ini, merupakan kesepakatan pada rapat Forkopimda beberapa waktu yang lalu.
“Untuk pembiayaan, perlu kita sampaikan kepada masyarakat, yang pastinya sampai saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan anggaran 1 sen pun untuk mereka. Karena semua hal terkait pengungsi Rohingya adalah kewenangan UNHCR yang bermitra dengan IOM,” tambahnya.[M Munthe]
