halaman7.com – Banda Aceh: Komunikasi politik Aceh dengan pemerintah pusat di bawah Gubernur Nova Iriansyah sepertinya tidak berjalan dengan baik. Terkesan Gubernur Aceh Nova Iriansyah minder alias kurang pede berhadapan dengan pejabat pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai sangat merugikan Aceh.
Ini terbukti dalam beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sering mendelegasikan kepada bawahannya. Kondisi seperti ini sangat merugikan Aceh.
“Seharusnya Nova memanfaatkan momentum itu untuk melakukan lobi dengan Pusat. Bukan malah menghindar,” kata Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreueng, Minggu 2 Mei 2021.
Usman menunjuk beberapa contoh seperti baru-baru ini kunjungan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mensosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Perubahan Prolegnas 2020-2024, gubernur tidak hadir.
Begitu juga masalah Pilkada 2022, dan kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bersama panitia Otonomi Khusus (Otsus) ke Provinsi Aceh pada 23 Nopember 2020 yang lalu. Gubernur Aceh tak hadir, yang diwakili saat itu adalah Sekda Aceh.
Ada yang tidak beres komunikasi politik pemerintah Aceh dengan pemerintah Pusat. Kunjungan Bandan Legislasi (Banleg) DPR-RI, Tim Otsus DPR-RI dan komunikasi masalah Pilkada 2022.
“Tiga masalah tersebut menurut kami adalah masalah urgensi dalam keberlanjutan pembangunan Aceh,” jelasnya.
Seharusnya Gubernur menjadi garda terdepan sebagai perwakilan rakyat Aceh untuk memperjuangkan, yang menjadi keinginan rakyat dan bermamfaat untuk kepentingan Aceh.
Namun apa yang menjadi harapan dan keberlanjutan pembangunan Aceh saat Gubernur Aceh tidak akomodatif dalam menjalin komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Akhirnya berdampak pada berbagai kepentingan politik Aceh gagal di implementasikan. Aceh terus dalam keterpurukan hingga tidak lagi punya nilai tawar.
Komunikasi Politik Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah dua kali membuat kekecewaan tim otsus DPR-RI dan Banleg DPR-RI. Akibat tidak hadir, padahal dengan kehadiran Gubernur Aceh sangat krusial. Sebab Banleg akan menyerap aspirasi dan melakukan evaluasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA), yang juga mengatur Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Begitu juga, gagalnya pelaksanaan Pilkada 2022. Lemahnya nilai tawar dan komunikasi Gubernur Aceh, seharusnya gubernur intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat, melakukan negosiasi. Bila perlu bertemu dengan Presiden Jokowi.
Namun ironisnya masalah Pilkada penting, hanya mengutus bawahannya dan dengan surat. Ini menandakan Gubernur Aceh sangat lemah, tak berdaya dan terkesan kurang pede berhadapan dengan pemerintah pusat.
Preseden Buruk
Gaya menghindar Nova ini adalah preseden buruk yang menjatuhkan citra Pemerintah Aceh. Baik dalam konteks hubungan antara eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (DPRA), maupun hubungan Aceh dengan Pusat.
Nova seperti tidak memahami level kapasitas mana pertemuan yang bisa dia wakilkan ke Sekda dan asisten. Mana pertemuan yang harus dan ‘wajib’ ia langsung yang hadir. Mana pertemuan dan agenda yg sifatnya wajib dan mana yang ‘sunat’.
Tak salah jika beberapa waktu yang lalu, gubernur disentil anggota DPRA, Darwati A. Gani. Dimana, dengan mahasiswa ada waktu gubernur untuk bertemu. Tapi dengan DPRA tidak ada.
Ini bisa menimbulkan kesan Nova pongah dan underestimate serta tidak menunjukkan respect terhadap lembaga legislatif baik di Aceh maupun pusat. Apa yang ditunjukkan Nova ini sesungguhnya masuk kategori prilaku tidak beretika dalam konteks hubungan antar lembaga daerah dan negara.
Yang mengherankan, lanjut Usman, Nova berani melakukan itu pada pertemuan-pertemuan dan agenda-agenda yang membahas kepentingan Aceh. Dimana otoritas mutlak ada di tangan gubernur, selaku kepala daerah.
“Jika keengganan Nova ini karena ia tidak percaya diri. Maka sungguh ia belum punya kapasitas menjadi seorang pemimpin,” pungkas Usman.[ril | red 01]
