Uang Korupsi KKR Dikembalikan ke Kas Daerah

uang tunai dari dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif KKR dikembalikan ke kas daerah.[FOTO: h7 - dok humas polresta]

halaman7.com – Banda Aceh: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp258,5 juta terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada lembaga tersebut yang bersumber dari APBA pada BRA 2022 itu dikembalikan sebagai kas daerah.

Hal ini diketahui setelah adanya audit dan penyelidikan Kepolisian dan Inspektorat Aceh terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada lembaga tersebut. Sesuai dengan laporan informasi yang masuk ke Polresta Banda Aceh.

Kegiatan penyelidikan dilakukan APH (Aparat Penegak Hukum) dan APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) yang mana dilaksanakan sesuai dari pedoman kerja teknis penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada penyelenggara Pemerintah Aceh.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasatreskrim, Kompol Aditiya Pratama, Kamis 7 September 2023 mengatakan, dari hasil laporan audit pihak inspektorat Aceh ditemukan kerugian keuangan negara Rp258.594.600.

Sesuai dokumen pelaksanaan anggaran perubahan Badan Reintegrasi Aceh Tahun Anggaran 2022 ada dialokasikan dana untuk KKR Aceh dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.659.257. Dari pagu anggaran tersebut ada plotkan anggaran untuk belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp772.300.000, yang direalisasikan KKR Aceh.

Kompol Fadillah menambahkan, untuk pelaksanaan perjalanan dinas tersebut dilaksanakan dari Februari 2022 sampai Desember 2022. Perjalanan dinas dalam provinsi dilaksanakan sebanyak 14 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan 51 kali penugasan. Perjalanan dinas luar Provinsi Aceh dilaksanakan sebanyak empat kali penugasan diantaranya tiga kali ke Jakarta dan satu kali ke Bali.

Pihak KKR Aceh yang berjumlah sebanyak 58 orang, terdiri dari tujuh komisioner, 18 staf sekretariat BRA, dan 33 Pokja melakukan perjalanan dinas ke 14 kabupaten/kota di Aceh pada Februari – Desember 2022 dengan 51 kali penugasan serta perjalan dinas ke luar Provinsi Aceh sebanyak empat kali penugasan ke Jakarta dan satu kali ke Bali.

Baca Juga  Bank Aceh Gayo Lues Berbagi dengan Anak Yatim

Dari pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan MY, Cs (52 tahun) selaku Ketua KKR Aceh tersebut ditemukan penyimpangan. Diantaranya perjalanan dinas fiktif sebesar Rp47,9 juta. Mark up harga/biaya penginapan/hotel sebesar Rp65,2 juta. Waktu kepulangan lebih cepat dari hari terakhir penugasan sebesar Rp45 juta dan bill/pertanggungjawaban biaya penginapan fiktif sebesar Rp78,3 juta dan uang saku yang tidak sesaui ketentuan sebesar Rp22,1 juta.

“Berdasarkan hasil audit investigasi Inspektorat Aceh, ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.258.594.600. Yang mana temuan tersebut dilakukan MY Cs,” ujar Kompol Fadillah.

“Jadi, hari ini telah dilakukan pengembalian keseluruhan dana yang fiktif oleh MY kepada Polresta Banda Aceh. Disaksikan perwakilan dari BPK Aceh dan Tim Audit Inspektorat Aceh di Aula Machdum Sakti,” tutur Kompol Fadillah.

Sebelumnya, Kompol Fadillah menyebutkan, dalam kasus SPPD fiktif itu pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Diantanya ketua KKR, PPTK, Komisioner KKR, bendahara, staf teknis KKR dan juga anggota Pokja KKR. Selain itu, berdasarkan hasil audit pihaknya juga telah menyepakati bersama untuk dilakukan pengembalian oleh KKR dengan batas waktu dari inspektorat selama 60 hari.

Artinya jika memang dalam 60 hari tidak dikembalikan bisa jadi itu polisi tindaklanjuti penyelidikannya. Namun pada hari ini pihak KKR telah mengembalikan seluruh dana yang diduga menjadi kerugian anggaran daerah.

“Dengan dikembalikannya uang negara yang disebabkan MY Cs. Maka penanganan kasus tersebut dilakukan penghentian penyelidikan,” pungkas Kompol Fadillah.[ril | red 01]

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *