Pembaca halaman7.com yang berbahagia
RABU, 13 Maret 2024, sore. Sekali lagi sore, pukul 15.30 Wib, bukan siang. Bukan siang, sebagaimana dijadwalkan pukul 13.30 Wib. Bustami Hamzah resmi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, menggantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki.
Tentu ini catatan yang menarik dan menjadi perhatian luas masyarakat Aceh, jauh hari sebelum pelantikan, mulai dari kalangan politisi hingga ke masyarakat awam. Dalam dua hari ini, riuh rendah percapanan Warung Kopi (Warkop) tentang pergantian Pj Gubernur Aceh, mengalahkan suara tadarusan dari masjid seberang jalan.
Seiring dengan dilantiknya Bustami, sebagai Pj Gubernur Aceh, maka berakhir sudah misi Sang Jenderal untuk Aceh. Tidak butuh waktu full atau genap 2 tahun, meski masih kurang 3 bulan lagi untuk masa jabatan itu, namun karena misi tuntas dan dinilai sukses, maka saatnya Sang Jenderal ditarik ke pangkalan.
Menariknya, dengan lengsernya posisi mantan Panglima Kodam (Pangdam) IM dari jabatan Pj Gubernur Aceh, menimbulkan klaim yang tak mendasar dari pihak-pihak tertentu. Seakan ‘mereka-mereka’ itu yang berjasa melengserkan Achmad Marzuki. Padahal memang sudah waktu, hanya menunggu momen saja.
Kalau dianggap gagal, terlalu militeristik, tentunya bukan saat sekarang Achmad Marzuki diganti pusat. Masa perpanjangan kedua, mungkin waktu yang tepat. Lagi pula untuk tahun kedua itu, DPRA hanya mengusulkan satu nama, yakni Bustami (Sekda Aceh). Tapi apa lacur, pemerintah pusat melalui Mendagri tak bergeming, tetap memberi mandat pada Achmad Marzuki.
Kenapa tetap Achmad Marzuki untuk tahun kedua? Jawabannya karena misi yang dijalankan belum selesai. Butuh beberapa langkah lagi untuk mencapai klimaks dan itu telah tercapai pascaPemilu, Februari 2024 lalu.
Misi Sang Jenderal mulai berjalan sejak pertemuan Bali. Lalu munculnya nama Achmad Marzuki bagai ‘siluman’ yang mendadak muncul menjadi calon Pj Gubernur Aceh menggantikan Nova Iriansyah yang habis masa jabatannya.
Guna menguji seberapa syariat nya orang Aceh akan akidah yang diyakininya. Sang Jenderal mencoba mengusik Lembaga Perbankan Syariah (LPS) dengan mengusulkan agar bank konvensional dihadirkan lagi di Aceh, tidak hanya bank syariah saja yang beroperasi di Aceh.
Perdebatan masalah LPS dan konvensional ini terus berlarut panjang. Berbagai karakter dan jiwa masyarakat Aceh muncul. Guna membuktikan, betapa banyak orang atau masyakakat Aceh mendukung kehadiran bank konvensional kembali.
Selain masalah syariat, hal lain yang mudah menimbulkan kegaduhan di Aceh yakni hanya 81 orang yang berkantor di Jalan Tgk Daud Bereueh. Dengan memainkan jaringan dan kaki tangan yang bisa di fungsikan, maka APBA pun di utak-atik. Maka gaduhlah 81 orang di Daud Bereueh itu.
Gaduh LPS, gadung di Daud Beureueh, sang jenderal tetap nyaman dengan kerjanya. Intinya, misi terus dijalankan secara silent dari itu misi tersirat. Bagaimana manisnya menyingkirkan orang kuat era Irwandi Yusuf, Taqwallah dari kursi Sekda, yang sebelumnya, tak mampu dilakukan Gubenur sambung, Nova Iriansyah.
Misi terakhir sang jenderal yang merupakan misi tersurat guna menyukseskan Pemilu 2024 tuntas sudah. Sebelum kembali ke pangkalan, satu misi terselubung memainkan jiwa dan pikiran 81 orang di DPRA kembali dilakukan.
Sembari memberikan ‘magang’ pada Bustami, sebelum menjadi Pj Gubernur seperti sekarang ini. Magang bagaimana meningkatkan hubungan dengan pemerintah pusat, bagaimana menyikapi anak-anak yang minta lebih jajan pokir di DPRA, bagaimana tampil sebagai leader serta bagaimana nantinya bisa menjalani misi yang diembankan pemerintah pusat nantinya pada Pj Gubernur.
Satu yang perlu diingat, Pemerintah Pusat tak memiliki kebutuhan khusus sama Aceh. Maka, pada saat Pilkada nanti, Aceh silahkan cari, pilih, selesaikan sendiri siapa yang jadi gubernur. Guna mendukung Pj, Pemerintah Pusat juga sudah tugaskan putra Aceh sebagai Pangdam IM, sebentar lagi bisa jadi Kapolda dan Kajati juga orang Aceh.
Tapi yang perlu diingat juga, saat ini Bustami adalah tangan pusat, yang bisa digerakan kekiri-kekanan kapan saja dari Jakarta.[]
